Permohonan SKB PPh.Hunian sangat mewah di KEK Pariwisata.

Lengkapi data pembeli, objek hunian, dan badan usaha penjual, kemudian cetak atau simpan sebagai PDF.

Gunakan kertas A4, skala 100% atau Actual Size, dan nonaktifkan header/footer browser. Data hanya diproses pada perangkat pengguna.

Nomor:

Lampiran:

Hal:

Permohonan Surat Keterangan Bebas Pemungutan Pajak Penghasilan atas Penjualan Rumah Tinggal atau Hunian yang Tergolong Sangat Mewah di Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Pajak

Yang bertanda tangan di bawah ini*):

nama:

jabatan:

alamat:

sebagai Wajib Pajak dan bertindak atas nama:

nama:

NIK/NPWP:

alamat:

mengajukan permohonan untuk memperoleh surat keterangan bebas pemungutan Pajak Penghasilan atas penjualan rumah tinggal atau hunian yang tergolong sangat mewah di Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata berupa***):

Rumah beserta tanahnya; atau Apartemen, kondominium, dan sejenisnya

dengan data objek pajak sebagai berikut:

Nomor Objek Pajak:

Nomor Identifikasi Bidang Tanah:

alamat tanah dan/atau bangunan:

Kawasan Ekonomi Khusus:

luas tanah (m²):

luas bangunan (m²):

harga jual/nilai pengalihan (Rp):

nilai PPh yang dibebaskan (Rp):

dari Badan Usaha:

nama:

NPWP:

alamat:

Kawasan Ekonomi Khusus:

dengan alasan pembelian rumah tinggal atau hunian yang tergolong sangat mewah berlokasi di Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata.

Untuk kelengkapan permohonan dimaksud, bersama ini kami lampirkan dokumen sebagai berikut:

surat keputusan mengenai penetapan penjual sebagai Badan Usaha untuk membangun dan/atau mengelola Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata; dan
surat pernyataan rumah tinggal atau hunian yang tergolong sangat mewah berlokasi di Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata.

Demikian permohonan ini kami sampaikan.

Pemohon,

Area tanda tangan

*) Diisi dalam hal permohonan oleh Wajib Pajak Badan atau dikuasakan

**) Coret yang tidak perlu

***) Diisi dengan tanda (√)

Petunjuk pengisian

Data tujuan dan pemohon

Isi nama dan alamat KPP tempat pembeli terdaftar, identitas pengurus atau kuasa, serta identitas pembeli.

Data objek dan transaksi

Isi NOP, NIB, alamat objek, nama KEK, luas tanah/bangunan, harga jual, dan nilai PPh yang dimohonkan pembebasan.

Data Badan Usaha penjual

Isi nama, NPWP, alamat, dan nama Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata tempat penjual ditetapkan sebagai Badan Usaha.