PMK 114 Tahun 2025. Pahami perlakuan PPh dari sisi pemberi dan penerima.

Mengapa PMK 114 Tahun 2025 Penting?

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 114 Tahun 2025 mengatur perlakuan Pajak Penghasilan atas bantuan atau sumbangan, termasuk zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib, serta harta hibahan. Peraturan ini mulai berlaku pada 31 Desember 2025 dan menyatukan ketentuan yang sebelumnya tersebar dalam beberapa peraturan.

Untuk memahami aturan ini, satu transaksi harus dibaca dari dua arah. Dari sisi pemberi, pertanyaannya adalah apakah pengeluaran dapat dikurangkan dari penghasilan bruto atau apakah keuntungan pengalihan harta dikecualikan dari objek PPh. Dari sisi penerima, pertanyaannya adalah apakah bantuan, sumbangan, zakat, atau hibah yang diterima merupakan objek PPh.

Enam Pertanyaan untuk Membaca Setiap Transaksi

Sebelum menentukan perlakuan pajaknya, petakan transaksi dengan enam pertanyaan berikut.

Sisi Pemberi: Kapan Sumbangan Dapat Menjadi Biaya?

Bantuan, sumbangan, dan harta hibahan pada dasarnya tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto pemberi. Pengecualian diberikan untuk lima jenis sumbangan atau biaya sosial sebagaimana diatur dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 7 PMK 114 Tahun 2025.

Lima jenis yang dapat dikurangkan

Persyaratan yang harus dipenuhi

• Pemberi mempunyai penghasilan neto fiskal berdasarkan Surat Pemberitahuan Tahunan PPh Tahun Pajak sebelumnya.
• Pemberian tidak menyebabkan rugi fiskal pada Tahun Pajak saat sumbangan atau biaya dibebankan.
• Pemberian didukung bukti yang sah.
• Lembaga atau pihak penerima memiliki NPWP, kecuali penerima merupakan pihak yang bukan subjek pajak.

Batas pengurang sebesar 5%

Jumlah seluruh sumbangan dan biaya sosial yang dapat dikurangkan dibatasi paling tinggi 5% dari penghasilan neto fiskal Tahun Pajak sebelumnya. Batas tersebut tidak menghapus persyaratan lain dan pengurangannya tetap tidak boleh menyebabkan rugi fiskal.

Dasar nilai pemberian

• Pemberian dalam bentuk uang dinilai berdasarkan jumlah nominal.
• Barang yang dibeli dinilai berdasarkan harga perolehan.
• Barang yang diproduksi sendiri dinilai berdasarkan harga pokok produksi.
• Aset tertentu menggunakan nilai buku fiskal sesuai ketentuan yang berlaku.

Zakat dan Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib

Zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib dapat dikurangkan dari penghasilan bruto sepanjang dibayarkan kepada badan atau lembaga yang dibentuk atau disahkan pemerintah dan memenuhi persyaratan dalam PMK 114 Tahun 2025. Zakat yang dimaksud mencakup zakat mal. Untuk agama selain Islam, kewajiban mengikuti ajaran agama yang diakui di Indonesia.

• Pembayaran dilakukan kepada badan atau lembaga yang tercantum dalam daftar resmi.
• Pembayaran didukung bukti yang sah dan dapat ditelusuri.
• Besarnya pengurang tidak melebihi kewajiban menurut ketentuan agama.
• Pengurangan tidak menyebabkan rugi fiskal.
• Identitas pembayar dan lembaga penerima dicantumkan dengan benar.

Apabila pembayaran dilakukan melalui pemberi kerja atau pembayar pensiun, dokumennya harus dapat menunjukkan bahwa dana diteruskan kepada badan atau lembaga resmi. Pelaporan untuk suami, istri, dan anak mengikuti pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan keluarga yang berlaku.

Keuntungan karena Pengalihan Harta Hibahan

Keuntungan karena pengalihan harta pada prinsipnya merupakan objek PPh bagi pihak yang mengalihkan. Namun, keuntungan dari hibah dapat dikecualikan apabila diberikan kepada pihak tertentu dan memenuhi persyaratan dalam Pasal 14 PMK 114 Tahun 2025.

Penerima hibah yang dicakup

• Keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat.
• Badan keagamaan.
• Badan pendidikan.
• Badan sosial, termasuk yayasan.
• Koperasi.
• Orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil.

Pengecualian pada umumnya mensyaratkan tidak adanya hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak yang memberi dan menerima. Apabila pemberi dan penerima sama-sama merupakan badan keagamaan, badan pendidikan, atau badan sosial, ketentuan mengenai hubungan kepemilikan atau penguasaan mendapat perlakuan khusus.

Sisi Penerima: Kapan Bukan Objek PPh?

Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib, serta harta hibahan yang memenuhi ketentuan dapat dikecualikan dari objek PPh bagi penerima. Pengecualian harus diuji berdasarkan jenis dan status penerima serta hubungan antara pemberi dan penerima.

Dasar pencatatan oleh penerima

• Uang dicatat sebesar nilai nominal yang diterima.
• Barang atau aset yang berasal dari pembukuan pemberi dicatat berdasarkan nilai buku fiskal pemberi.
• Dalam keadaan yang ditentukan peraturan, barang atau aset dicatat berdasarkan harga perolehan.

Bukti dan Kewajiban Pelaporan

Fasilitas pajak dalam PMK 114 Tahun 2025 harus didukung administrasi yang memadai. Bukti penerimaan perlu memuat identitas pemberi dan penerima, tanggal, bentuk, nilai pemberian, serta pengesahan atau validasi dari pihak penerima sesuai jenis transaksinya.

Batas waktu laporan pihak penerima

Penerima sumbangan sosial yang tidak menyampaikan laporan akan terlebih dahulu memperoleh surat teguran. Apabila dalam 14 hari sejak teguran laporan tetap tidak disampaikan, penerima dapat diusulkan untuk dilakukan pemeriksaan. Untuk badan atau lembaga penerima zakat atau sumbangan keagamaan wajib, ketidakpatuhan setelah teguran dapat menyebabkan pencabutan dari daftar resmi.

Ketentuan Peralihan dan Peraturan yang Dicabut

Larangan pengurangan penyusutan atau amortisasi juga berlaku sejak PMK 114 Tahun 2025 mulai berlaku terhadap harta bantuan, sumbangan, atau hibahan yang telah diterima sebelumnya. Daftar badan atau lembaga yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan lama tetap berlaku sampai ditetapkannya daftar baru.

PMK 114 Tahun 2025 mencabut:

1. PMK Nomor 245/PMK.03/2008.
2. PMK Nomor 254/PMK.03/2010.
3. PMK Nomor 76/PMK.03/2011.
4. PMK Nomor 90/PMK.03/2020.

Checklist Sebelum Menentukan Perlakuan Pajak

Untuk pihak pemberi

• Tentukan kategori bantuan, sumbangan, zakat, atau hibah.
• Periksa status dan NPWP pihak penerima.
• Uji hubungan usaha, pekerjaan, kepemilikan, dan penguasaan.
• Hitung batas 5% apabila pemberian termasuk sumbangan sosial.
• Pastikan pengurangan tidak menyebabkan rugi fiskal.
• Gunakan dasar penilaian dan saat pembebanan yang tepat.
• Simpan bukti penerimaan yang sah.

Untuk pihak penerima

• Pastikan penerima termasuk pihak yang diperbolehkan.
• Uji hubungan dengan pihak pemberi.
• Catat uang atau harta menggunakan dasar nilai yang benar.
• Jangan membebankan penyusutan atau amortisasi yang dilarang.
• Sampaikan laporan sesuai jenis transaksi dan tenggat waktunya.
• Arsipkan seluruh dokumen pendukung.

Tiga Hal yang Paling Sering Terlewat

Dasar Hukum dan Referensi

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 114 Tahun 2025 tentang Perlakuan atas Bantuan atau Sumbangan Termasuk Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib, serta Harta Hibahan dalam Pajak Penghasilan.
2. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-4/PJ/2026 mengenai badan atau lembaga yang dibentuk atau disahkan pemerintah untuk menerima zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib.

Materi ini merupakan ringkasan edukasi umum. Untuk penerapan pada transaksi tertentu, tetap periksa dokumen resmi, fakta transaksi, dan ketentuan perpajakan lain yang terkait.