Panduan Lengkap PPh Final Pasal 4 Ayat (2) Jenis, Tarif, Subjek, Objek & Cara Lapor di Coretax

Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan serta diskonto Sertifikat Bank Indonesia pada prinsipnya dikenai PPh Final. Untuk Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, tarif umumnya adalah 20% dari jumlah bruto bunga atau diskonto.

Salah satu pengecualian yang penting adalah apabila jumlah deposito, tabungan, dan SBI tidak melebihi Rp7.500.000 dan bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah. Perhatikan: Rp7,5 juta adalah jumlah simpanan/instrumennya sesuai ketentuan, bukan jumlah bunga.

SPN adalah Surat Utang Negara berjangka waktu paling lama 12 bulan yang pembayaran bunganya dilakukan secara diskonto. Untuk Wajib Pajak dalam negeri dan BUT, diskonto SPN dikenai PPh Final sebesar 20% sesuai PP 27 Tahun 2008.

Pemotongan dapat dilakukan oleh penerbit atau kustodian yang ditunjuk sebagai agen pembayar pada saat jatuh tempo, maupun oleh perusahaan efek/bank dalam transaksi pasar sekunder sesuai ketentuan transaksinya.

PP 91 Tahun 2021 menetapkan tarif PPh Final atas penghasilan berupa bunga obligasi yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebesar 10%. Obligasi dalam aturan ini mencakup surat utang, Surat Utang Negara, obligasi daerah dengan jangka waktu lebih dari 12 bulan, termasuk sukuk.

Dasar pengenaan berbeda menurut bentuk penghasilannya: bunga obligasi dengan kupon, diskonto obligasi berkupon, atau diskonto obligasi tanpa bunga. Karena itu, pada transaksi pasar sekunder, jangan langsung mengalikan 10% dengan nilai nominal obligasi.

Terdapat pihak tertentu yang tidak dikenai pemotongan final ini sesuai PP 91/2021, sehingga status penerima penghasilan tetap harus diperiksa.

Atas penghasilan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek dikenai PPh Final sebesar 0,1% dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan. Basisnya adalah nilai penjualan, bukan capital gain.

Bagaimana dengan saham pendiri?

Selain PPh Final transaksi penjualan saham di bursa, saham pendiri mempunyai tambahan PPh Final sebesar 0,5% atas nilai saham pendiri sesuai mekanisme khusus yang diatur dalam ketentuan perpajakan. Tambahan tersebut tidak tepat dipahami sebagai tarif tambahan yang selalu dihitung dari setiap nilai penjualan saham pendiri.

Penghasilan perusahaan modal ventura dari penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangan usaha tertentu dikenai PPh Final sebesar 0,1% dari jumlah bruto transaksi, sepanjang persyaratan dalam PP 4 Tahun 1995 dipenuhi.

Status perusahaan pasangan usaha menjadi penting. Jika persyaratannya tidak terpenuhi, perlakuan pajak tidak boleh otomatis menggunakan tarif final 0,1%.

Ini adalah salah satu koreksi terpenting terhadap banyak artikel dan tabel lama. PP 17 Tahun 2009 pernah mengatur PPh Final atas transaksi derivatif berupa kontrak berjangka yang diperdagangkan di bursa dengan tarif yang dikaitkan dengan margin awal.

Namun, PP 17 Tahun 2009 telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku melalui PP 31 Tahun 2011. Karena itu, angka 2,5% dari margin awal tidak boleh disajikan sebagai tarif aktif PPh Final tahun 2026.

Penghasilan dari persewaan tanah dan/atau bangunan dikenai PPh Final sebesar 10% dari jumlah bruto nilai persewaan berdasarkan PP 34 Tahun 2017.

Jumlah bruto bukan hanya harga sewa yang tertulis sebagai “rental fee”. Biaya perawatan, pemeliharaan, keamanan, layanan, dan fasilitas lain yang berkaitan dengan tanah/bangunan yang disewa dapat menjadi bagian jumlah bruto sesuai ketentuan, baik perjanjiannya digabung maupun dibuat terpisah.

Siapa yang memotong?

Apabila penyewa merupakan pihak yang wajib memotong, PPh Final dipotong oleh penyewa. Jika penyewa bukan pemotong, penerima penghasilan mempunyai kewajiban melakukan pembayaran sendiri sesuai ketentuan.

PP 34 Tahun 2016 mengatur PPh Final atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan serta penghasilan tertentu dari perjanjian pengikatan jual beli beserta perubahannya.

Dasar pengenaannya tidak selalu “harga atau NJOP, mana lebih tinggi”

PP 34/2016 menentukan nilai pengalihan berdasarkan jenis transaksi. Untuk lelang digunakan nilai menurut risalah lelang. Untuk jual beli yang dipengaruhi hubungan istimewa digunakan nilai yang seharusnya diterima. Untuk jual beli independen digunakan nilai yang sesungguhnya diterima atau diperoleh. Tukar-menukar, hibah, waris, dan cara lain juga mempunyai ketentuan nilai tersendiri.

Bagaimana dengan hibah dan waris?

Hibah dan waris disebut sebagai bentuk pengalihan dalam PP 34/2016, tetapi regulasi juga menyediakan pengecualian dari kewajiban pembayaran/pemungutan PPh untuk kondisi tertentu. Karena itu, hibah atau waris tidak boleh otomatis dihitung 2,5% tanpa menguji persyaratan pengecualian dan administrasi yang diperlukan.

Jasa konstruksi mempunyai struktur tarif yang bergantung pada jenis layanan dan sertifikasi penyedia. Berdasarkan PP 51 Tahun 2008 sebagaimana terakhir diubah dengan PP 9 Tahun 2022, tarifnya bukan lagi sekadar pola lama 2%, 3%, dan 4%.

Untuk pembahasan klasifikasi dan sertifikasi secara mendalam, tautkan bagian ini ke artikel Kabayan khusus PPh Final Jasa Konstruksi yang sudah tersedia.

Inilah bagian yang paling perlu diperbarui pada artikel-artikel lama. PP 20 Tahun 2026 mengubah PP 55 Tahun 2022 sejak 22 April 2026. Tarif tetap 0,5%, tetapi subjek dan cara menguji kelayakannya berubah.

Siapa yang dapat menggunakan skema baru?

Berdasarkan perubahan PP 20/2026, Wajib Pajak dalam negeri dengan peredaran bruto tertentu yang menjadi subjek skema pada dasarnya meliputi:

• Wajib Pajak orang pribadi;
• perseroan perorangan yang didirikan oleh satu orang; dan
• koperasi dalam negeri, sepanjang memenuhi seluruh persyaratan.

Apakah PT biasa, CV, atau firma otomatis masih dapat masuk skema?

Tidak untuk membaca rezim baru secara sederhana. PP 20/2026 mengubah kelompok subjek yang dapat memasuki skema. Namun, ketentuan peralihan tetap perlu diperiksa untuk CV, firma, PT biasa, BUMDes/BUMDesma, atau badan lain yang telah menggunakan fasilitas berdasarkan aturan lama dan masa pemanfaatannya belum berakhir.

Rp500 juta pertama untuk Wajib Pajak orang pribadi

Bagian peredaran bruto dari usaha Wajib Pajak orang pribadi sampai dengan Rp500.000.000 dalam satu Tahun Pajak tidak dikenai PPh dalam skema ini. Penghitungannya dilakukan secara kumulatif dalam Tahun Pajak.

Jangan campur dua pengujian omzet

PP 20/2026 membuat pengujian omzet perlu dibaca dengan hati-hati. Untuk menentukan kelayakan penggunaan skema, terdapat aturan penggabungan peredaran bruto yang lebih luas. Akan tetapi, ketika menghitung penghasilan yang benar-benar dikenai tarif 0,5%, penghasilan yang telah dikenai PPh Final berdasarkan ketentuan tersendiri tidak dikenai kembali 0,5% atas penghasilan yang sama.

Contohnya, penghasilan sewa gedung yang sudah masuk PP 34/2017 tidak kemudian dikenai lagi PPh Final UMKM 0,5%.

Pekerjaan bebas tidak masuk skema 0,5%

Penghasilan orang pribadi dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas tertentu dikeluarkan dari skema. PP 20/2026 memperluas dan memperjelas kelompok profesi yang perlu diuji, termasuk profesi berbasis keahlian dan aktivitas digital tertentu. Karena itu, status “UMKM” secara komersial tidak otomatis membuat seluruh penghasilan orang pribadi berhak menggunakan 0,5%.

Bagaimana jika omzet melewati Rp4,8 miliar di tengah tahun?

Sepanjang ketentuan yang relevan dipenuhi, rezim final tetap berlaku sampai akhir Tahun Pajak ketika batas tersebut terlampaui dan pengenaan berdasarkan ketentuan umum berlaku pada Tahun Pajak berikutnya. Tetap periksa fakta dan ketentuan transisi untuk kasus spesifik.

PP 15 Tahun 2009 mengatur PPh Final atas bunga simpanan yang dibayarkan koperasi yang didirikan di Indonesia kepada anggota koperasi orang pribadi.

Hadiah undian dengan nama dan dalam bentuk apa pun dikenai PPh Final sebesar 25% dari jumlah bruto nilai hadiah. Jika hadiah diberikan dalam bentuk barang atau natura, nilai yang digunakan adalah nilai pasarnya.

Penyelenggara undian melakukan pemotongan atau pemungutan pajak tersebut.

Dividen perlu ditempatkan terpisah agar secara hukum tidak rancu. Tarif final 10% atas dividen tertentu yang diterima Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri berasal dari rezim Pasal 17 ayat (2c) UU PPh, bukan Pasal 4 ayat (2).

Setelah perubahan UU PPh, dividen dalam negeri yang diterima orang pribadi dalam negeri dapat dikecualikan dari objek PPh apabila memenuhi persyaratan investasi di Indonesia sesuai ketentuan. Jika persyaratan pengecualian tidak dipenuhi, PPh menjadi terutang dan pada mekanisme saat ini dibayar sendiri oleh orang pribadi penerima dividen.