Cara Menggunakan Daftar Ini

Cari kata kunci

Ketik kode CTAS, nama layanan, jenis pajak, atau nomor peraturan.

Batasi kelompok kode

Pilih awalan seperti AS.19, AS.34, atau AS.37 untuk mempersempit hasil.

Periksa sumber asli

Gunakan tabel sebagai alat bantu, lalu cocokkan lagi dengan regulasi dan dokumen layanan yang berlaku.

Daftar layanan

Kode Layanan dan Jangka Waktu Penyelesaian

Gunakan keyword atau filter untuk memudahkan pencarian.

Menampilkan 76 dari 76 baris layanan Urutan mengikuti nomor pada sumber.
Kode Nama Layanan Jangka Waktu Penyelesaian Dasar Hukum
AS.01-03A Surat Keterangan Penelitian Formal Bukti Pemenuhan Kewajiban Penyetoran PPh atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas Tanah dan/atau Bangunan (Validasi SSP PPh atas PHTB) - Pembayaran dengan cara lain Penerbitan Surat Keterangan Penelitian Formal atau Surat Pemberitahuan Permohonan Penelitian Formal Tidak Lengkap/Tidak Sesuai paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal permohonan penelitian diterima lengkap.
  • PMK-81/2024;
  • PER-8/PJ/2025:
  • SE 28/PJ/2020 SE 28/PJ/2020 (berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan PMK-81/2024 dan PER- 8/2025)
  • S-48/PJ.03/2018
AS.01-06 Pembatalan Secara Jabatan Surat Keterangan Penelitian Formal Bukti Pemenuhan Kewajiban Penyetoran PPh atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas Tanah dan/atau Bangunan (Validasi SSP PPh atas PHTB) -
  • PMK-81/2024;
  • PER-8/PJ/2025:
  • SE 28/PJ/2020 (berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan PMK-81/2024 dan PER- 8/2025)
AS.01-06A Pembatalan Secara Jabatan Surat Keterangan Penelitian Formal Bukti Pemenuhan Kewajiban Penyetoran PPh atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas Tanah dan/atau Bangunan (Validasi SSP PPh atas PHTB) - oleh Notaris/PPAT -
  • PMK-81/2024;
  • PER-8/PJ/2025:
  • SE 28/PJ/2020 (berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan PMK-81/2024 dan PER- 8/2025)
AS.01-07 Pembatalan Surat Keterangan Penelitian Formal Bukti Pemenuhan Kewajiban Penyetoran PPh atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas Tanah dan/atau Bangunan (Validasi SSP PPh atas PHTB) Paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal permohonan penelitian diterima lengkap
  • PMK-81/2024;
  • PER-8/PJ/2025:
  • SE 28/PJ/2020 (berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan PMK-81/2024 dan PER- 8/2025)
AS.01-07A Pembatalan (Surat Keterangan Penelitian Formal Bukti Pemenuhan Kewajiban Penyetoran PPh atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas Tanah dan/atau Bangunan (Validasi SSP PPh atas PHTB) - oleh Notaris/PPAT) Permohonan disampaikan oleh Wajib Pajak Paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal permohonan penelitian diterima lengkap
  • PMK-81/2024;
  • PER-8/PJ/2025:
  • SE 28/PJ/2020
AS.01-08 Penggantian Surat Keterangan Penelitian Formal Bukti Pemenuhan Kewajiban Penyetoran PPh atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas Tanah dan/atau Bangunan (Validasi SSP PPh atas PHTB) Paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal permohonan penelitian diterima lengkap
  • PMK-81/2024;
  • PER-8/PJ/2025:
  • SE 28/PJ/2020
AS.01-08A Penggantian Surat Keterangan Penelitian Formal Bukti Pemenuhan Kewajiban Penyetoran PPh atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas Tanah dan/atau Bangunan (Validasi SSP PPh atas PHTB) - oleh Notaris/PPAT Paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal permohonan penelitian diterima lengkap
  • PMK-81/2024;
  • PER-8/PJ/2025:
  • SE 28/PJ/2020
AS.03-02 Permohonan Pengesahan Formulir Khusus 10 (sepuluh) hari kalender sejak permohonan pengesahan Formulir Khusus diterima dengan lengkap.
  • PMK-112/2025
  • PER-28/PJ/2018
  • SE-31/PJ/2019
AS.06-03 Pembatalan Surat Keterangan Memenuhi Kriteria Sebagai Wajib Pajak Berdasarkan PP 55 Tahun 2022 - Secara Jabatan -
  • PP 55 Tahun 2022 s.t.d.d. PP 20 Tahun 2025;
  • PMK 164 Tahun 2023;
  • SE-47/PJ/2020 (SE ini masih mengacu ke PP 23/2018);
  • PER-09/PJ/2019.
AS.06-04 Pencabutan Surat Keterangan Memenuhi Kriteria Sebagai Wajib Pajak Berdasarkan PP 55 Tahun 2022 - Secara Jabatan -
  • PP 55 Tahun 2022 s.t.d.d. PP 20 Tahun 2025;
  • PMK 164 Tahun 2023;
  • SE-47/PJ/2020 (SE ini masih mengacu ke PP 23/2018);
  • PER-09/PJ/2019.
AS.07-02 Surat Keterangan Pembatalan SKJLN -
  • PMK-178/PMK.04/2017 s.t.d.d. PMK-
  • 106/PMK.04/2019;
  • PER-8/PJ/2025;
  • SE-34/PJ/2019 (SE ini masih mengacu ke PER- 12/PJ/2019)
AS.09-01 Penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu 30 hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap
  • PMK-28/2026
  • SE-10/PJ/2018
AS.09-02 Penetapan Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah 15 hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap
  • PMK-28/2026
  • SE-10/PJ/2018
AS.09-03 Pencabutan Penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu secara Jabatan -
  • PMK-28/2026
  • SE-10/PJ/2018
AS.09-04 Pencabutan Penetapan Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah secara Jabatan -
  • PMK-28/2026
  • SE-10/PJ/2018
AS.10-01 Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan Untuk Tujuan Perpajakan 30 (tiga puluh) hari setelah bukti penerimaan elektronik diterbitkan
  • PMK 79/PMK.03/2008
  • PER-08/PJ/2025
  • Note : SE - 56/PJ/2009 terkait PER-12/PJ/2009 pada
  • PER-08/2025 Pasal 147 angka 1 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
AS.10-02 Angsuran atas Selisih Lebih Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan untuk Tujuan Perpajakan 30 (tiga puluh) hari setelah bukti penerimaan elektronik diterbitkan
  • PMK 79/PMK.03/2008
  • PER-08/PJ/2025
  • Note : SE - 56/PJ/2009 terkait PER-12/PJ/2009 pada
  • PER-08/2025 Pasal 147 angka 1 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
AS.11-01 Penetapan Kelompok Harta Berwujud Bukan Bangunan untuk Keperluan Penyusutan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap PMK-72 Tahun 2023
AS.11-02 Penetapan Masa Manfaat yang Sesungguhnya Atas Harta Berwujud yang Dimiliki dan Digunakan Dalam Bidang Usaha Tertentu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap PMK-72 Tahun 2023
AS.11-03 Penetapan Kembali Kelompok Harta Berwujud Bukan Bangunan untuk Keperluan Penyusutan secara Jabatan - PMK-72 Tahun 2023
AS.12-01 Penetapan Atas Saat Mulainya Penyusutan Harta Berwujud yang Dapat Dilakukan Pada Bulan Digunakan atau Bulan Mulai Menghasilkan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap PMK-72 Tahun 2023
AS.12-02 Penetapan Atas Saat Mulainya Penyusutan Harta Berwujud yang Dapat Dilakukan Pada Bulan Digunakan atau Bulan Mulai Menghasilkan 5 (lima) hari kerja setelah kasus terbentuk PMK-72 Tahun 2023
AS.13-01 Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan dan Perolehan Harta Dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, Pemekaran, atau Pengambilalihan Usaha 1 (satu) bulan terhitung sejak permohonan diterima lengkap
  • PMK-81 Tahun 2024
  • PER-08/PJ/2025
AS.13-02 Permohonan Perpanjangan Jangka Waktu Memperoleh Pernyataan Efektif Atas Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Perdana (Initial Public Offering) 1 (satu) bulan terhitung sejak permohonan diterima lengkap
  • PMK-81 Tahun 2024
  • PER-08/PJ/2025
AS.13-03 Permohonan Perpanjangan Jangka Waktu Untuk Membubarkan Kegiatan Usaha 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan secara lengkap.
  • PMK-81 Tahun 2024
  • PER-08/PJ/2025
AS.13-04 Permohonan Pemindahtanganan Harta untuk Tujuan Peningkatan Efisiensi Perusahaan 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan secara lengkap. PMK-81 Tahun 2024
AS.13-05 Pencabutan Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan dan Perolehan Harta Dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, Pemekaran, atau Pengambilalihan Usaha
(secara Jabatan) 		- PER-08/PJ/2025
AS.14-03 Izin Menyelenggarakan Pembukuan dalam Bahasa Inggris dan Mata Uang Dollar untuk selain PMA dan BUT 1. Paling lama 1 (satu) bulan setelah bukti penerimaan diterbitkan.
2. Dalam hal jangka waktu sebagaimana pada angka 1 terlampaui dan belum diterbitkan keputusan, permohonan dianggap diterima dan Kepala Kantor Wilayah menerbitkan keputusan persetujuan paling lama 5 hari kerja setelah jangka waktu terlampaui.
  • PMK-196/PMK.03/2007 stdtd PMK-123/PMK.03/2019;
  • PMK-81 Tahun 2024
  • PER-08/PJ/2025
AS.14-05 Izin Menyelenggarakan Pembukuan dalam Bahasa Indonesia dan Mata Uang Rupiah Paling lambat 1 (satu) bulan setelah permohonan dari Wajib Pajak diterima lengkap
  • PMK-196/PMK.03/2007 stdtd PMK-123/PMK.03/2019;
  • PMK-81 Tahun 2024
  • PER-08/PJ/2025
AS.14-06 Penerbitan Kembali Izin Menyelenggarakan Pembukuan dengan Menggunakan Bahasa Inggris dan Satuan Mata Uang Dollar Amerika Serikat Paling lambat 1 (satu) bulan sejak permohonan diterima secara elektronik melalui Portal Wajib Pajak
  • PMK-196/PMK.03/2007 stdtd PMK-123/PMK.03/2019;
  • PMK-81 Tahun 2024
  • PER-08/PJ/2025
AS.14-07 Pencabutan Izin Menyelenggarakan Pembukuan dengan Menggunakan Bahasa Inggris dan Satuan Mata Uang Dollar Amerika Serikat secara Jabatan -
  • PMK-196/PMK.03/2007 stdtd PMK-123/PMK.03/2019;
  • PMK-81 Tahun 2024
  • PER-08/PJ/2025
AS.15-03 Permintaan Perubahan Metode Pembukuan Yang Kedua dan Selanjutnya Paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah bukti penerimaan elektronik diterbitkan. (Pasal 11 PER 8/2025)
Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Direktur Jenderal Pajak belum menerbitkan keputusan, permohonan Wajib Pajak dianggap disetujui.
(4) Terhadap permohonan yang dianggap disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Direktur Jenderal Pajak menerbitkan keputusan persetujuan permohonan atas perubahan metode Pembukuan dan/atau tahun buku dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui.
  • PMK 196/PMK.03/2007 sttd 123/PMK.03/2019
  • PMK-81 Tahun 2024
  • PER-8/PJ/2025
AS.15-04 Permintaan Perubahan Tahun Buku Yang Kedua dan Selanjutnya Paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah bukti penerimaan elektronik diterbitkan.
  • PMK 196/PMK.03/2007 sttd 123/PMK.03/2019
  • PMK-81 Tahun 2024
  • PER-8/PJ/2025
AS.16-01 Izin Pembuatan Meterai Teraan Paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal Bukti Penerimaan. PMK Nomor 78 Tahun 2024
AS.16-02 Pembetulan Izin Pembuatan Meterai Teraan Berdasarkan Permohonan Wajib Pajak 10 (sepuluh) hari setelah Bukti Penerimaan diterbitkan (BPE/BPS) PMK Nomor 78 Tahun 2024
AS.16-03 Pencabutan Izin Pembuatan Meterai Teraan Berdasarkan Permohonan Wajib Pajak paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal Bukti Penerimaan PMK Nomor 78 Tahun 2024
AS.16-04 Pencabutan Izin Pembuatan Meterai Teraan Secara Jabatan - PMK Nomor 78 Tahun 2024
AS.16-05 Izin Pembuatan Meterai Komputerisasi paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal Bukti Penerimaan PMK Nomor 78 Tahun 2024
AS.16-07 Laporan Pembuatan Meterai Komputerisasi paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya PMK Nomor 78 Tahun 2024
AS.16-07 Pencabutan Izin Pembuatan Meterai Komputerisasi Secara Jabatan - PMK Nomor 78 Tahun 2024
AS.16-08 Izin Pembuatan Meterai Percetakan paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal Bukti Penerimaan PMK Nomor 78 Tahun 2024
AS.16-10 Pencabutan Izin Pembuatan Meterai Percetakan secara Jabatan - PMK Nomor 78 Tahun 2024
AS.16-11 Unlock Mesin Teraan Meterai Digital paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak Bukti Penerimaan PMK Nomor 78 Tahun 2024
AS.16-12 Pencabutan Izin Pembuatan Meterai Komputerisasi berdasarkan Permohonan Wajib Pajak - PMK Nomor 78 Tahun 2024
AS.18-01 Pengurangan Angsuran PPh Pasal 25 30 (tiga puluh) hari setelah bukti penerimaan diterbitkan PER-11/PJ/2025
AS.19-01 SKB PPh Pasal 21/Pasal 22 selain impor, Pasal 22 impor/PPh Pasal 23 paling lama 5 (lima) hari kerja setelah bukti
penerimaan diterbitkan 		PER-8/PJ/2025
AS.19-05 Surat Keterangan Bebas PPh atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan 1. 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal permohonan surat keterangan bebas diterima secara lengkap; atau
2. 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal permohonan surat keterangan bebas diterima secara lengkap untuk SKB atas pembayaran.
  • PP 34 Tahun 2016
  • PMK-81/2024 (administrasi)
  • PER 8/PJ/2025
  • SE-20/PJ/2015 (waris)
  • SE 30/PJ/2013 (real estate)
AS.19-06 Pencabutan SKB PPh -
  • PMK-81/2024
  • PER 8/PJ/2025
AS.19-06A Pembatalan Surat Keterangan bebas Pajak penghasilan -
  • PMK-81/2024
  • PER 8/PJ/2025
AS.21-01 Permohonan Pengangsuran Pembayaran PPh Pasal 29 3 (tiga) hari kerja sejak Bukti Penerimaan Surat (BPS) diterbitkan
  • 18/PMK.03/2021
  • PMK Nomor 81 Tahun 2024
AS.21-02 Permohonan Penundaan Pembayaran PPh Pasal 29 3 (tiga) hari kerja sejak Bukti Penerimaan Surat (BPS) diterbitkan
  • PMK 18/PMK.03/2021
  • PMK Nomor 81 Tahun 2024
AS.23-01 Penetapan Daerah Tertentu 1. Surat Permintaan Kelengkapan Dokumen dapat disampaikan paling lama 15 hari kerja sejak diterimanya permohonan (dalam hal permohonan dinyatakan belum lengkap berdasarkan penelitian);
2. Wajib Pajak melengkapi dokumen dalam surat permintaan paling lama 10 hari kerja sejak Surat Permintaan Kelengkapan Dokumen diterima;
3. Keputusan Persetujuan/Penolakan diterbitkan paling lama 4 bulan setelah permohonan telah lengkap berdasarkan penelitian;
4. Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud angka 3 terlampaui dan Kepala Kantor Wilayah DJP tidak memberikan keputusan, maka permohonan Wajib Pajak dianggap disetujui terhitung sejak Masa Pajak jangka waktu sebagaimana dimaksud angka 3 berakhir, dan Kepala Kantor Wilayah DJP menerbitkan keputusan persetujuan paling lama 5 hari kerja setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud angka 3 berakhir.
  • PP-55 Tahun 2022;
  • PMK-66 Tahun 2023
AS.23-02 Perpanjangan Penetapan Daerah Tertentu A. Bagi pemberi kerja selain pemegang izin pertambangan tertentu:
1. Surat Permintaan Kelengkapan Dokumen dapat disampaikan paling lama 15 hari kerja sejak diterimanya permohonan (dalam hal permohonan dinyatakan belum lengkap berdasarkan penelitian);
2. Wajib Pajak melengkapi dokumen dalam surat permintaan paling lama 10 hari kerja sejak Surat Permintaan Kelengkapan Dokumen diterima;
3. Keputusan Persetujuan/Penolakan diterbitkan paling lama 4 bulan setelah permohonan telah lengkap berdasarkan penelitian;
4. Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud angka 3 terlampaui dan Kepala Kantor Wilayah DJP tidak memberikan keputusan, maka permohonan Wajib Pajak dianggap disetujui terhitung sejak Masa Pajak jangka waktu sebagaimana dimaksud angka 3 berakhir, dan Kepala Kantor Wilayah DJP menerbitkan keputusan persetujuan paling lama 5 hari kerja setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud angka 3 berakhir.

B. Bagi pemberi kerja pemegang izin pertambangan tertentu:
1. Keputusan persetujuan atau pemberitahuan penghentian perpanjangan (secara jabatan) diterbitkan paling lambat pada tanggal berakhirnya jangka waktu pada keputusan persetujuan penetapan sebelumnya.
2. Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud angka 1 terlampaui dan Kepala Kantor Wilayah DJP …
[Kelanjutan kalimat terpotong/bertumpuk pada sumber PDF.]
  • PP-55 Tahun 2022;
  • PMK-66 Tahun 2023
AS.24-01 Permohonan Penilaian Harta untuk Tujuan Penyampaian SPT Masa PPh Final Pengungkapan Harta Bersih 1 (satu) bulan sejak berkas diterima.
  • UU No.11 Tahun 2016
  • PMK No.165/PMK.03/2017
  • PER-23/PJ/2017
AS.31-01 Surat Keterangan Fasilitas Perpajakan untuk kegiatan hulu minyak dan gas bumi-Eksplorasi 7 (tujuh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap.
  • PMK 122/PMK.03/2019
AS.31-02 Surat Keterangan Fasilitas Perpajakan untuk kegiatan hulu minyak dan gas bumi-Eksploitasi 7 (tujuh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap.
  • PMK 122/PMK.03/2019
AS.31-03 Surat Keterangan Fasilitas Perpajakan untuk kegiatan hulu minyak dan gas bumi-Gross Split 7 (tujuh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap. PMK nomor 67/PMK.03/2020
AS.31-04 Penggantian Surat Keterangan Fasilitas Perpajakan untuk kegiatan hulu minyak dan gas bumi-Gross Split 7 (tujuh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap. PMK nomor 67/PMK.03/2020
AS.31-05 Pemberitahuan Surat Keterangan Fasiltias Perpajakan tidak berlaku (Ex Officio-Core Only) -
  • PMK 122/PMK.03/2019
  • PMK 67/PMK.03/2020
AS.32-01 Penundaan Pembebanan Kerugian atas Pengalihan atau Penarikan Harta yang Mendapatkan Penggantian Asuransi untuk Dibukukan Sebagai Beban Masa Kemudian 10 (sepuluh) Hari Kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap PMK No 72 Tahun 2023
AS.33-02 Pembatalan Endorsement Secara Jabatan -
  • PMK-173/PMK.03/2021
  • SE-23/PJ/2022
AS.34-01 Surat Keterangan Bebas PPN atas Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan/atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu Untuk Setiap Impor atau Penyerahan 5 (lima) hari kerja
  • PMK 157/PMK.03/2023 s.t.d.d. PMK 45 TAHUN 2025
  • PER-7/PJ/2025
AS.34-02 Penggantian Surat Keterangan Bebas PPN atas Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan/atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu 5 (lima) hari kerja setelah permohonan Surat
Keterangan Bebas pengganti diterima lengkap.
  • PMK 157/PMK.03/2023 s.t.d.d. PMK 45 TAHUN 2025
  • PER-7/PJ/2025
AS.34-03 Penggantian Surat Keterangan Bebas PPN atas Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan/atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu secara Jabatan -
  • PMK 157/PMK.03/2023 s.t.d.d. PMK 45 TAHUN 2025
  • PER-7/PJ/2025
AS.34-07 Pembatalan Surat Keterangan Bebas PPN atas Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan/atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu -
  • PMK 157/PMK.03/2023 s.t.d.d. PMK 45 TAHUN 2025
  • PER-7/PJ/2025
AS.35-01b Surat Keterangan Bebas PPN atas Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis Tipe A (Masterlist Bea Masuk) - Pengajuan oleh EPC 5 (lima) hari kerja setelah permohonan SKB PPN disampaikan secara lengkap
  • PMK 115/PMK.03/2021
  • SE-58/PJ/2021
AS.35-02 Surat Keterangan Bebas PPN atas Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis Tipe B (Non-Masterlist Bea Masuk dengan/tanpa EPC) 5 (lima) hari kerja setelah permohonan SKB PPN disampaikan secara lengkap
  • PMK 115/PMK.03/2021
  • SE-58/PJ/2021
AS.35-04 Penggantian Surat Keterangan Bebas PPN atas Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis 5 (lima) hari kerja setelah permohonan
diterima lengkap 		PMK-115/PMK.03/2021
AS.35-05 Penggantian Surat Keterangan Bebas PPN atas Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis secara Jabatan - PMK-115/PMK.03/2021
AS.35-06 Pembatalan/Pencabutan Surat Keterangan Bebas PPN atas Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis secara Jabatan - PMK-115/PMK.03/2021
AS.37-01 SKB Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak
Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Kepada Perwakilan Negara Asing dan Badan Internasional Serta Pejabatnya 		5 (lima) hari kerja (elektronik), 1 bulan (langsung/pos/kurir/jasa ekpedisi) PMK Nomor 59 Tahun 2024
AS.37-01 Surat Keterangan Bebas PPnBM atas Impor atau Penyerahan Kendaraan Bermotor 5 (lima) hari kerja setelah permohonan SKB PPnBM diterima lengkap PMK-141/PMK.010/2021 s.t.d.t.d PMK-42/PMK.010/2022
AS.37-02 Penggantian Surat Keterangan Bebas PPnBM atas Impor atau Penyerahan Kendaraan Bermotor 5 (lima) hari kerja setelah surat permohonan diterima lengkap PMK-141/PMK.010/2021 s.t.d.t.d PMK-42/PMK.010/2022
AS.37-03 Penggantian Surat Keterangan Bebas PPnBM atas Impor atau Penyerahan Kendaraan Bermotor - Jabatan 5 (lima) hari kerja setelah kasus terbentuk PMK-141/PMK.010/2021 s.t.d.t.d PMK-42/PMK.010/2022
AS.38-01 SKB PPnBM atas BKP Selain Kendaraan Bermotor 5 (lima) hari kerja setelah bukti penerimaan diterbitkan
  • PMK- 96/PMK.03/2021 s.t.d.t.d. PMK-
  • 15/PMK.03/2023
  • PER 07/2025
AS.38-02 Penggantian SKB PPnBM atas BKP Selain Kendaraan Bermotor 5 (lima) hari kerja setelah bukti penerimaan diterbitkan PMK- 96/PMK.03/2021 s.t.d.t.d. PMK-15/PMK.03/2023
Tidak ada layanan yang sesuai dengan pencarian atau filter yang dipilih.
Catatan Kabayan

Jangka waktu dalam tabel mengikuti redaksi dokumen sumber. Untuk penggunaan resmi, periksa kembali regulasi, saluran penyampaian, kelengkapan permohonan, dan ketentuan yang berlaku pada saat layanan diajukan.

Coretax CTAS Layanan Administrasi Jangka Waktu Penyelesaian Dasar Hukum SOP Layanan
Terakhir diperbarui: 6-08-2026